Ruhana.id, Bulukumba – Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Bontotiro menilai keputusan pencopotan Menteri Keuangan yang dilakukan ketika yang bersangkutan sedang mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan tindakan yang kurang etis.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pergantian pejabat negara, tetapi juga menyangkut etika dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan penghormatan terhadap lembaga negara.
“Menurut Ilham Rahmat, pencopotan seorang pejabat negara ketika sedang menjalankan agenda resmi bersama DPD RI kurang etis. Ada tata krama dan etika kelembagaan yang seharusnya tetap dijunjung tinggi,” ujar Ilham Rahmat Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Bontotiro.
Ia menilai proses pergantian pejabat semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan momentum, terlebih ketika pejabat yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kenegaraan dalam forum resmi.
“Perbedaan pandangan atau evaluasi terhadap kinerja pejabat tentu merupakan hal yang wajar. Namun, prosesnya harus tetap memperhatikan etika, kepatutan, serta penghormatan terhadap institusi negara,” katanya.
Ilham Rahmat juga mengingatkan agar dinamika politik dan pemerintahan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Ilham Rahmat, masyarakat membutuhkan contoh bahwa setiap keputusan politik dan pemerintahan diambil secara terukur, transparan, serta tetap menghormati mekanisme dan kelembagaan yang berlaku.
“Ilham Rahmat berharap setiap keputusan terkait pejabat negara tidak hanya dilihat dari aspek politik, tetapi juga dari sisi etika dan kepentingan publik. Pemerintahan harus memberikan keteladanan dalam menghormati proses dan lembaga negara,” tuturnya.
Ia berharap polemik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak agar hubungan antarlembaga negara tetap berjalan secara harmonis dan profesional.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kebijakan dan keputusan tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga marwah institusi negara,” pungkasnya.
